Berita  

Kasus IPAL senilai Rp 7 Miliar terdakwa TA tidak ditahan, jadi Pertanyaan publik

PALEMBANG|Palnews.id-Persidangan perkara dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) senilai Rp7 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Kelas I Palembang kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada status penahanan terdakwa Tuti Apriyani yang diketahui tidak menjalani penahanan di rumah tahanan negara (rutan), meskipun sebelumnya disebut pernah ditahan di Polda Sumatera Selatan.

Pada Rabu (18/11/2026), sidang keempat digelar dengan agenda pemeriksaan saksi. Pihak kuasa hukum korban menghadirkan dua saksi, yakni Sriam Tuti dan Alnando.

Kuasa hukum korban, Hendri, S.H., menyatakan bahwa keterangan saksi telah mengungkap sejumlah fakta yang menurut pihaknya bersesuaian dengan dakwaan, termasuk dugaan pemalsuan akta.

“Sudah dipaparkan fakta-fakta bahwa tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan apa yang disampaikan saksi-saksi, bahwa memang ada akta yang dipalsukan,” ungkap Hendri seusai persidangan.

Namun, pihak korban kembali mempertanyakan mengapa terdakwa yang sebelumnya menjalani penahanan di Polda Sumsel kini tidak ditahan selama persidangan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai dasar hukum perubahan status penahanan, termasuk apakah masa penahanan telah berakhir, terdapat penangguhan, pengalihan, atau keputusan resmi lainnya.

Publik meminta JPU dan PN Palembang memberikan penjelasan transparan mengenai dokumen serta pejabat yang berwenang mengambil keputusan tersebut.

Sebab, meskipun tidak ditahannya terdakwa tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran hukum, setiap perubahan status penahanan wajib memiliki dasar dan prosedur administrasi yang sah.

Asas equality before the law atau persamaan di hadapan hukum juga menjadi perhatian. Jangan sampai ketidakjelasan prosedur menimbulkan persepsi adanya perlakuan khusus dalam proses penegakan hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan resmi mengenai dasar hukum tidak ditahannya Tuti Apriyani selama persidangan.

Agenda berikutnya masih berupa pemeriksaan saksi, dengan rencana menghadirkan sekitar tiga saksi tambahan pada pekan depan.

Masyarakat kini menunggu keterbukaan aparat penegak hukum. Jika perubahan status penahanan telah sesuai aturan, jelaskan dasar hukumnya. Jika ditemukan persoalan administrasi, harus dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan.

Transparansi penegakan hukum menjadi penting agar perkara dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen proyek IPAL senilai Rp7 miliar tidak menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat.(SPJ)